34 Langkah Perubahan Jokowi Selama di Jakarta
18.33
1.
Efisiensi Anggaran Pelantikan. Dari sejak sebelum Jokowi
dilantik, Jokowi sudah menekankan agar anggaran untuk pelantikannya nanti bisa
ditekan serendah mungkin. Dan akhirnya anggaran pun dikurangi menjadi 500-an
juta dari yang asalnya 1,05 milliar.
2. Menghilangkan
gaya kepemimpinan yang protokoler dan tidak menggunakan voorijder dalam
aktivitas kesehariannya saat blusukan menginspeksi masalah lapangan.
3.
Menepati janji kampanyenya untuk lebih lama berada di lapangan
dan tidak hanya duduk dibelakang meja. Setelah pelantikan, Jokowi langsung
berkeliling untuk melihat secara langsung permasalahan ditengah-tengah
masyarakat, mulai dari melihat kondisi perkampungan, hingga melihat langsung
kondisi sunga-sungai yang ternyata sangat tidak terurus dengan banyaknya
sampah. Jokowipun langsung memerintahkan dinas PU untuk segera membersihkannya
dengan menambah ekscavator.
4.
Membuka Kantor balai kota untuk rakyat. Sekarang rakyat bisa
leluasa menyampaikan keluhan ke balai kota dan bisa merasakan indahnya balai
kota daripada sebelumnya yang terkesan angker dan kurang welkam
5.
Sidak ke kelurahan-kelurahan untuk mendisiplinkan kinerja aparat
di tingkat kelurahan yang ternyata selama ini sangat tidak disiplin seringkali
melakukan pungutan-pungutan liar.
6.
Ketegasan dalam Kepemimpinan. Sikap tegas Jokowi dalam
menghadapi birokrasi yang berbelit dibuktikan dengan perombakan jajaran dinas
di Pemprov DKI, dengan digantikannya kepala dinas PU yang tidak bisa mengikuti
irama pemerintah pemprov DKI era Jakarta Baru yang harus cepat, tepat dan
melayani. Bukan itu saja, Jokowi juga memindah tugaskan Wali Kota Jakarta
Selatan Anas Effendi sebagai Kepala Perpustakaan.
7.
Memberi tambahan honor Rp.500,000 bagi RT & RW, dan tidak
hanya itu, Jokowi juga memberikan bonus prestasi bagi mereka-mereka yang mampu
menciptakan terobosan dalam pekerjaannya.
8.
Mengangkat Budaya dan kearifan lokal Betawi dengan mewajibkan
PNS untuk memakai pakaian adat betawi pada hari Jumát yang sekarang ganti
menjadi hari rabu. Tidak hanya itu, pemprov DKI menekankan seluruh bangunan di
Jakarta harus bisa menampilkan karakter kebetawiannya.
9.
Melakukan efisiensi dengan menyatukan kantor dinas dengan balai
kota. Langkah ini sangat tepat untuk memudahkan kontrol dan pengawasan, sekaligus
memperpendek jalur akses informasi antara dinas dengan gubernur yang pastinya
disamping efisien biaya, tempat juga waktu.
10.
Mereformasi SATPOL PP dengan menanggalkan pentungan dan
menginstruksikan untuk tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan tanpa
kehilangan ketegasan. Dan sekarang bisa kita lihat wajah SATPOL PP yang
mendadak humanis, terlebih setelah dikomandani oleh seorang wanita (Sylviana
Murni).
11.
Efisiensi acara pelantikan pejabat daerah secara sederhana dan
merakyat. Dibuktikan dengan dilantiknya HR Krisdianto dan Husein Murad sebagai
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jakarta Timur pada Kamis 20 Desember 2012 yang di
selenggarakan di lingkungan kumuh & Di hadapan ratusan warga Gang Swadaya,
Kampung Pulo Jahe, RT 07/05, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur.
12.
Melakukan gebrakan transparansi rapat anggaran yang disiarkan
lewat media youtube, sehingga rakyat bisa melihat mengoreksi besaran anggaran
dan peruntukannya.
13.
Digitalisasi program dengan bekerjasama dengan telkom, untuk
memudahkan operasional dan juga lebih menghemat anggaran hingga 20 Milliar
tanpa harus mengelola sendiri. Langkah ini sangat menguntungkan pemprov DKI,
karena bisa memotong jalur mark-up proyek .
14.
Memberlakukan system pajak online. Dengan system ini, penyelewengan
pajak akan dapat di tekan.
15.
Pemberlakuan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang memang adalah poin
utama janji kampanye Jokowi yang kemudian diikuti dengan mulai dibagikannya
Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk para pelajar yang langsung diberikan kepada
siswa dengan system ATM dengan fasilitas Bank DKI. Ini menarik, karena anggaran
pendidikan akan langsung tertuju pada sasaran, dan bisa menghindari ‚permainan
& penyelewengan‘ oleh oknum.
16.
Penambahan fasilitas -fasilitas kesehatan di Rumah Sakit - Rumah
Sakit dan Puskesmas - puskesmas dan juga perobakan ruang kelas II menjadi ruang
kelas III di beberapa Rumah Sakit, juga dengan penambahan Dokter adalah upaya
untuk mengimbangi melonjaknya jumlah pasien yang sebelumnya tidak berani
berobat ke Rumah Sakit.
17.
Menaikkan Upah Buruh Propinsi DKI hingga 30%. Kenaikan yang
fantastis, walaupun Jokowi harus berhadapan dengan para kapitalis perusahaan
yang sempat mengancam akan hengkang dari Jakarta.
18.
Mulai melakukan tahapan peremajaan dan penambahan transportasi
umum dengan menambah ratusan bus trans jakarta dan kopaja.
19.
Memberlakukan e-Ticketing dengan system digital ticket untuk
mempermudah pelayanan transportasi umum, yang diharapkan akan mampu membuat
warga beralih untuk menggunakan sarana transportasi umum.
20.
Mereformasi dinas Pendidikan yang seringkali melakukan pungli
dan memungut biaya-biaya siluman yang kemudian ditindak lanjuti dengan
pencopotan kepala sekolah SMA MH Thamrin.
21.
Mereformasi Dinas Kebersihan dan Dinas PU yang kemudian
menetapkan masalah kebersihan harus dikelola oleh satu dinas, agar tidak ada
tumpang tindih tupoksi masalah penanganan sampah yang selama ini sering saling
melempar tanggung jawab.
22.
Terobosan untuk membersihkan aparat pemerintahan dari tindak
korupsi dan narkotika dengan bekerja sama secara penuh dengan KPK dan BNN yang
dipelopori oleh Pemprov DKI.
23.
Jokowi yang langsung terjun ke lapangan dan memandori secara
langsung saat jebolnya tanggul Latuharhari , sementara dinas PU menyatakan
untuk mengatasi luberan air harus menunggu banjir reda. Akhirnya Jokowi turun
langsung untuk membendung luberan air dengan meminta pengerahan bantuan dari
pihak TNI ,,, yang akhirnya bisa di rampungkan selama satu hari.
24.
Menginstruksikan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)
untuk merekayasa hujan, agar hujan diturunkan di laut, mengingat informasi dari
BMKG yang menyatakan akan datangnya intensitas hujan yang lebih besar. Dan
langkah Jokowi ini pun berhasil dengan gemilang.
25.
Pelelangan Jabatan untuk kelurahan, camat sampai walikota.
Dengan pemberlakuan system ini sangat terasa dampaknya bagi mereka yang selama
ini bermalas-malasan, jabatannya akan segera dilelang untuk orang yang lebih
kompeten.
26.
Menyediakan Transportasi air untuk warga di kawasan marunda.
Disamping untuk memfasilitasi para penghuni rusun, transportasi air diharapkan
mampu mengurangi tingkat kemacetan di jalan raya.
27.
Relokasi warga bantaran kali ke rusun marunda tanpa konflik.
Kita tau pemerintah sebelumnya tidak mampu (mau) merelokasi warga bantaran kali
ke rusun-rusun yang telah disiapkan dikarenakan adanya permainan pihak
pengelola / calo rusun yang ternyata diperjual belikan dengan harga tinggi demi
meraup keuntungan pribadinya. Dan setelah Jokowi-Ahok terjun langsung ke
lapangan, akhirnya merekapun langsung paham dengan masalah sebenarnya yang
terjadi dilapangan. Dan sekarang rusun marundapun sudah penuh ditempati warga
bantaran kali yang ternyata antri untuk menempati rusun. Dan yang paling
penting adalah adanya reformasi sistem untuk mendapatkan rusun tsb.
28.
Transparansi APBD DKI hingga lembar ke-3 yang dipublikasikan
lewat website http://www.jakarta.go.id/web/apbd yang dapat diakses secara umum oleh
masyarakat.
29.
Mulai menata pedagang kaki lima (PKL). Dimulai dengan menata PKL
di depan Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 36 PKL mendapat
gerobak gratis. Shelter tempat mereka berjualan juga diperbaiki. Selain itu,
para pedagang diberi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) secara gratis.
30.
Mulai disiapkannya ruang terbuka hijau yang juga sebagai sarana
olahraga stadion BMW sebagai stadion berkelas internasional yang sudah dimulai
dg direlokasikannya warga untuk segera menyulap lingkungan kumuh menjadi
kawasan yang indah.
31.
UJI PUBLIK. Pertama dalam sejarah di Indonesia pengadaan proyek
diadakan Public Hearing atau Uji Publik untuk menerima saran, masukan dan
keluhan dari warga atas rencana proyek pembangunan yang akan dijalankan
32.
Membangun rumah sakit apung kawasan perairan Kali Adem, Muara
Angke, Jakarta Utara. Tujuannya, agar warga yang tinggal di daerah pesisir
lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit apung ini telah
dilengkapi dengan ruang periksa, kamar bedah, kamar rontgen, laboratorium dan
ruang rawat pasien sampai fasilitas operasi bedah.
33.
Memberikan KTP kepada ribuan warga Rawabadak Koja Jakarta utara
yg selama berpuluh-puluh tahun tidak diberi ijin pengurusan KTP. Mereka sedang
tersangkut sengketa lahan yang masih bermasalah. Jokowi beralasan masalah
sengketa lahan terlepas dari masalah hak kewarganegaraan. Hal ini sempat di
tentang oleh mendagri, tapi pada akhirnya mendagripun menyerahkan kuasa
sepenuhnya kepada gubernur Jokowi.
34.
Menaikkan gaji sopir bus Trans Jakarta 3,5 kali dari UMP. Dengan
pergub baru jokowi menetapkan gaji sopir Trans Jakarta menjadi 7,7 Juta.
0 komentar